Surabaya – Kepala BPOM RI Taruna Ikrar hadir sebagai keynote speaker pada kegiatan Business Matching Industri, Peneliti, dan Site Uji Klinik Obat Bahan Alam Bersama RS Universitas Airlangga, Kamis (19/9/2024). Pada kegiatan yang diselenggarakan di Hall Dharmawangsa Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair) ini, Taruna Ikrar memaparkan dukungan BPOM terhadap pengembangan obat bahan alam menuju fitofarmaka.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM tegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam. Menurut data BPOM hingga September 2024, terdapat lebih dari 15.000 item produk obat bahan alam yang terdaftar sebagai jamu, 77 obat herbal terstandar, dan 20 fitofarmaka.

Taruna Ikrar menjelaskan BPOM memfasilitasi dan mendampingi tahap awal riset bahan alam sampai dengan pengembangan dan kesiapan untuk produksi. Tak hanya itu, BPOM juga memberikan dukungan terkait regulasi serta peningkatan kapasitas peneliti dan industri sehingga produk obat bahan alam dapat dihilirisasi dan dikomersialisasi untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Jadi, kalau dengan obat tradisional ini apakah akan bisa menggantikan impor bahan baku obat? Jawabannya tidak. Tapi bisa menggantikan kebutuhan yang berlebihan. Contohnya RS ini, saya suka karena [konsepnya] menggabungkan sistem pengobatan yang model modern dengan apa yang disebut dengan traditional medicine sehingga saling komplementari [melengkapi].” demikian diungkapkan Taruna Ikrar saat menjawab pertanyaan media pada sesi doorstop.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pengembangan obat dan sediaan farmasi lainnya, termasuk obat berbasis bahan alam. Secara khusus, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Inpres ini merupakan landasan kebijakan membangun kemandirian sediaan farmasi nasional, termasuk fitofarmaka.

Lebih lanjut, untuk mendorong ekosistem penelitian dalam rangka hilirisasi menjadi fitofarmaka, Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2024 menyepakati 10 penyakit prioritas yang menjadi sasaran pengembangan  fitofarmaka melalui satgas tersebut. Prioritas pengembangan fitofarmaka difokuskan terhadap penanganan stunting dan masalah kurang gizi lainnya, antihipertensi, komplementer terapi kanker, penanganan stroke, antidiabetes, penanganan gangguan fungsi hati, imunostimulan dan imunosupresan, penanganan nyeri sendi, peluruh urolitiasis (batu saluran kemih), serta antihemoroid.

Turut berperan aktif dalam pengembangan fitofarmaka, RS Unair mengajak peneliti, industri, dan site uji klinik berdiskusi tentang riset dan pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka. RS Unair menjadi salah satu site uji klinik di wilayah Jawa Timur yang telah memiliki fasilitas pelaksanaan uji klinik termasuk uji klinik obat bahan alam.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Unair Ni Nyoman Tri Puspaningsih mengungkapkan, Unair memiliki dan mengembangkan pusat unggulan untuk herbal, yaitu dari sisi sumber daya alam. Khususnya tanaman yang memiliki manfaat untuk dikembangkan menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Direktur RS Unair Prof. Nasronudin menambahkan bahwa RS Unair memiliki beberapa keunggulan dalam pengembangan fitofarmaka, meliputi ketersediaan tim peneliti, komisi etik, dan sentra pengobatan tradisional.

Setelah acara pembukaan, Kepala BPOM dan undangan lainnya meninjau sentra pengobatan tradisional RS Unair dan mengunjungi fasilitas uji klinik. Kegiatan dilanjutkan dengan business matching antara industri, peneliti, dan tim site uji klinik RS Unair. Pada rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan desk konsultasi uji praklinik/klinik antara BPOM dengan RS Unair serta layanan desk registrasi produk antara BPOM dengan beberapa industri lokal di wilayah Jawa Timur.

Kepala BPOM menekankan pentingnya kolaborasi dengan multisektor dalam kerangka pentaheliks yang melibatkan pemerintah, lembaga penelitian pemerintah dan swasta (termasuk perguruan tinggi dan akademisi), praktisi (klinis dan organisasi profesi), serta komunitas masyarakat. Kolaborasi ini sangat mendukung keberhasilan percepatan pengembangan dan pemanfaatan hasil riset obat bahan alam. “Apa manfaat dari obat asli [Indonesia] ini naik tingkat? Untuk menjadi komplemen, pelengkap, supporting sehingga kebutuhan nasional kita terhadap obat-obat, untuk minimal 10 penyakit utama tadi, bisa teratasi,” ujarnya menutup sesi doorstop.

Agar kolaborasi BPOM dengan pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur berjalan optimal, Kepala BPOM memastikan Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana lainnya. Dalam kunjungannya ke kantor BBPOM di Surabaya sebelum kembali ke Jakarta, Taruna Ikrar meninjau laboratorium yang menjadi tulang punggung pengawasan BBPOM di Surabaya. Taruna Ikrar berpesan agar jajaran BBPOM di Surabaya terus berinovasi dalam menjalankan tugas kesehariannya agar keberadaan BPOM semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (HM-Nelly)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat