Jakarta – BPOM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Penggalangan Komitmen Maturitas Industri Farmasi Tahun 2024, Selasa (24/9/2024). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar membuka secara langsung kegiatan pada hari ini yang bertujuan meningkatkan kepatuhan industri farmasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku, seba1gai bagian dari pengawasan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu, serta peningkatan daya saing industri farmasi.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 700 perwakilan dari para manajemen puncak dan quality officer dari industri farmasi, baik secara luring maupun daring. Selain itu, juga dihadiri secara daring oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena. FGD ini juga melibatkan kementerian/lembaga terkait dengan sektor kefarmasian, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nia Reviani; Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan Dita Novianti Sugandi Argadiredja; Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Fitria Rachmawati; Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Roy Himawan; Kepala Pusat Riset Biomedis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Sunarno. Hadir pula perwakilan dari industri farmasi maupun asosiasi industri farmasi, yaitu Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceutical Benny Sutisna Soewarno; Pimpinan Dexa Group Ferry Soetikno; Direktur Utama PT Kalbe Farma Sie Djohan; Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) F. Tirto Koesnadi; Direktur Eksekutif GP Farmasi Elfiano Rizaldi; dan Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi dan Bahan baku Obat Indonesia FX Sudirman. “Maturitas merupakan proses pertumbuhan menjadi semakin dewasa, yang bermanifestasi dalam setiap aspek kehidupan. Pada konteks maturitas industri farmasi, melihat tantangan yang kian besar di masa depan, industri farmasi yang jumlahnya besar di Indonesia diharapkan dapat masuk ke level yang tinggi, siap masuk pasar global,” papar Taruna Ikrar mengawali sambutannya.

Taruna Ikrar memaparkan bahwa Indonesia saat ini masuk dalam 2 skema besar. Pertama adalah keanggotaan dalam Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) yang saat ini sudah terlaksana dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota ke-41. Kedua adalah untuk menjadi 30 besar negara yang masuk sebagai WHO Listed Authority (WLA) yang ditargetkan dicapai pada tahun 2025. “Mengapa hal tersebut penting? Karena jika BPOM bisa selevel dengan Food and Drug Authority (FDA) negara lain, seperti Amerika atau Jepang, maka produk-produk Indonesia dapat semakin dikenal oleh pangsa pasar mancanegara, tidak perlu lagi diinspeksi oleh negara lain, cukup dengan dokumen. Dan hal ini berpotensi akan meningkatkan ekspor produk-produk dalam negeri,” ucap Taruna Ikrar optimis.

Untuk menggapai tantangan di era global, industri ada proses mulai produksi, distribusi, sampai ke penjualan. Dalam semua proses dari awal, peran BPOM sangat besar dalam memberikan cara pembuatan obat yang baik (CPOB)/good manufacturing practices (GMP). Sertifikat ini penting karena bermakna bahwa lembaga negara tersebut telah mengkaji secara seksama dan memberikan approval terhadap proses produksi obat. Artinya, produk yang dihasilkan dan memenuhi syarat dapat diberikan izin edar oleh BPOM utk kemudian didistribusikan. Sarana industrinya juga harus memperoleh sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOB).

Karena kepentingan pencapaian kedua target tersebut, pertemuan hari ini berupaya untuk menggalang komitmen produsen farmasi untuk dapat meningkatkan maturitasnya ke level yang tinggi. Caranya adalah melalui peningkatan kepatuhan industri farmasi terhadap ketentuan yang berlaku. “Tujuan pertemuan hari ini adalah dalam upaya menggalang komitmen untuk memaksimalkan maturitas, untuk industri farmasi dapat selalu disiplin menjalankan aturan cara pembuatan obat yang baik (CPOB)/good manufacturing practice (GMP), termasuk untuk senantiasa berkomitmen me-manage seluruh produknya untuk bisa memenuhi aturan good distribution practices pada distribusinya,” tekan Kepala BPOM lagi.